Ujang 'Opik' Hidayat

---

Berdasarkan Surat Mendiknas/Dirjen Dikti Nomor 1506/D/T/2005 Tanggal 25 Mei 2005, yang Ditujukan Kepada Kepala BKN, Perihal Keabsahan Gelar/Ijazah yang Diperoleh Melalui Pendidikan Jarak Jauh/Kelas Jauh/Kelas Eksekutif Untuk dapat Dihargai dalam Pembinaan Karier Pegawai Negeri, terdapat PENCUALIAN, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendidikan jarak jauh yang dihargai oleh pemerintah hanya Universitas Terbuka;
2. Kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif/ bukanlah terminologi resmi Depdiknas/Dirjen Dikti;

Sumber : “Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil”, Paparan Direktorat Kepangkatan dan Mutasi, Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2010

---

Nampaknya perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai masa depan alumnus “Kelas Jauh” (?) STKS Bandung di Margaguna dan Makassar. Menurut keterangan pemapar dari BKN, Ijazah tetap diakui, akan tetapi cara perolehannya yang tidak diakui, karena tidak sejalan dengan Surat Dirjen Dikti di atas.

Sekitar 51% pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia berasal dari Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yaitu 2.232 orang yang terdiri dari 1.215 pria dan 1.017 wanita, dari keseluruhan pegawai kementerian ini sebanyak 4.371 orang.

---

---

[diolah dari Data Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial RI, 2010]

Ternate (ANTARA) – Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri meminta Karang Taruna yang akan berusia ke-50 tahun kembali ke jati dirinya sebagai organisasi sosial yang melayani masyarakat, dan tidak lagi berpolitik.

“Di usianya yang ke-50, Karang Taruna perlu introspeksi diri dengan tidak lagi terikat dengan partai politik, karena Karang Taruna bukan untuk perebutan kursi,” kata Menteri Sosial (Mensos) saat bertemu para pengurus Karang Taruna Nasional di Ternate, Maluku Utara, Sabtu.

Menurut dia, Karang Taruna seharusnya merupakan organisasi yang bersifat independen seperti pertama kali dibentuk di Kampung Melayu, Jakarta, yang melayani masyarakat di areanya.

“Saya tidak ingin ada politisasi Karang Taruna karena organisasi ini milik semua masyarakat dan hidup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk di desa-desa,” katanya.

Namun demikian Mensos juga mengatakan, fungsi Karang Taruna di banyak daerah selama ini sudah cukup bagus dengan melakukan berbagai gerakan pemberdayaan di masyarakat.

Mensos juga menasihati agar pengurus Karang Taruna terus melakukan regenerasi agar pengurusnya selalu dipegang oleh anak-anak muda, bukan orang-orang tua.

Temu Karya Nasional Karang Taruna yang digelar di Ternate, Minggu (13/6), akan diikuti para pengurus Karang Taruna dari seluruh provinsi di Indonesia dan akan melakukan Pemilihan Ketua Umum periode berikutnya.

Mensos yang dijadwalkan akan membuka Temu Karya tersebut, Minggu, terpaksa mewakilkannya kepada Dirjen Pemberdayaan Sosial. Rusli Wahid dan kembali ke Jakarta pada Sabtu untuk mengikuti kegiatan penting lainnya.

Sumber : Yahoo News